#SAVE PENYULUH..... #SAVE PETANI..... WUJUDKAN SWASEMBADA

#SAVE PENYULUH.....  #SAVE PETANI.....  WUJUDKAN SWASEMBADA

Pesan Wapres JK :4 strategi untuk mencapai Swasembada Pangan Jangka Pendek Salah satunya adalah Memperkuat Jaringan Penyuluh Pertanian

DIOLUHTAN-suluhtani. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan, 16 September lalu memberikan empat strategi jangka pendek untuk menjaga program swasembada pangan kepada Menteri Pertanian, yakni memperbaiki kualitas benih, memberi pupuk tepat waktu, rehabilitasi irigasi, dan memberi penyuluhan kepada petani.
Bahkan Wapres mengatakan cuma empat hal itu saja tugas Menteri Pertanian, tak ada cara lain dalam menjaga produktivitas hasil pertanian.  Kementerian Pertanian diminta untuk meningkatkan produksi melalui intensifikasi secara menyeluruh, meliputi:  perbaikan kualitas benih, pemerataan distribusi pupuk, serta memperkuat jaringan penyuluh.
Penyuluhan kepada petani dijadikan JK sebagai salah satu hal dari empat strategi  untuk bisa meraih swasembada pangan dalam jangka pendek. Apa yang disampaikan JK mengingatkan kita kepada sejarah panjang Indonesia mengupayakan peningkatan produksi pangan.  Sebelum digulirkannya program Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas), pemerintah pernah melibatkan tentara dalam meningkatkan produksi padi.
Pada era tahun 70-an, pemerintah mengangkat puluhan ribu penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk melakukan bimbingan massal dan intensifikasi massal, hingga akhirnya pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras. Munculnya program otonomi daerah pada era tahun 1990-an, program Bimas dan Inmas tidak lagi bisa dipertahankan. Penyuluhan yang sentralistik pun ditiadakan. Urusan penyuluhan diserahkan kepada daerah.

Baca Pula : JK : Tingkatkan Kinerja Penyuluh untuk Dukung Intensifikasi

Kementan pun melakukan otonomisasi penyuluhan  pada era 90-an. Sayangnya kesiapan daerah dan sistem penyuluhan yang berbasis otonomi belum siap. Akibatnya penyuluhan untuk petani mengalami stagnasi. Petani kehilangan teman untuk berbicara dan mengembangkan usaha taninya serta meraih kesejahteraannya.
Pada era tahun 2000-an, tepatnya tahun 2006 telah lahir UU No. 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). UU ini diharapkan bisa menata kelembagaan penyuluhan di daerah, sistem penyuluhan, programa penyuluhan dan meningkatkan kualitas penyuluh di daerah agar petani memiliki teman untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraannya.
Sayangnya, hingga kini UU No.16/2006 tentang SP3K itu belum bisa diterapkan secara sempurna, karena masih adanya ego sektoral di dalam lingkungan Kementerian Pertanian maupun antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri. Adalah tugas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk melakukan harmonisasi agar kejayaan sistem penyuluhan di era Bimas dan Inmas pada saat pemerintahan masih desentralisasi bisa dijalankan dalam kondisi otonomisasi. Untuk itu, tentulah perlu pendekatan penyuluhan yang berbeda, yakni penyuluhan yang lebih partisipatif dan berbasis lokal spesifik.
Editor : Y.A. Yahya



Previous
Next Post »
Post a Comment
Thanks for your comment