Penyuluh dan Petani se-Kabupaten Bone ikuti Edukasi Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia

DIOLUHTAN-Bone-Sulsel. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel menggelar Edukasi Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Kelompok Tani se-Kabupaten Bone bertempat di Hotel Novena, Watampone, Jum’at (13/3/15).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Bone, H A Fahsar M Padjalangi ini selain dihadiri oleh para PPL dan Petani, juga Hadir dari kalangan perbankan (Bank Mandiri dan BRI). Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kab. Bone, Ir. H. A. Arsal Achmad juga mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

Moh. Dady Aryadi selaku Kepala Kantor Perwakilan BI Sulsel mengemukakan di tahun ini arah kebijakan sistem pembayaran 2015 yang dikeluarkan oleh BI adalah mendorong pembayaran nontunai. BI berupaya mewujudkan less cash society yakni masyarakat yang menggunakan instrumen dan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan. “Kami menganggap penggunaan uang elektronik di Indonesia masih rendah. Sejak dicanangkan di tahun 2013 penggunaan uang elektronik tersebut masih belum mencapai 50 persen di tingkat perkotaan dan jauh dibawah itu di tingkat pedesaan” Hal itu diakui oleh Deputi Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah, Miyono saat memaparkan materi transaksi non tunai.

Menurutnya potensi ekonomi yang akan dihasilkan oleh penggunaan uang elektronik sangat tinggi sehingga BI terus mendorong penggunaan uang elektronik ditengah masyarakat petani terutama di daerah terpencil. “maksud elektronifikasi yakni kita menggunakan e-commerce untuk produk-produk pertanian, UMKM dan informasi tentang produk-produk UMKM” paparnya.

Lebih lanjut Miyono mengatakan BI menargetkan program yang melibatkan penyuluh dan kelompok tani untuk transformasi proses elektronifikasi, dimana diharapkan seluruh aktivitas pembayaran perbankan akan berubah dari proses tunai menjadi non tunai.

Tidak saja dari sisi efisiensi, sistem ini dapat membuka akses masyarakat untuk terhubung dalam layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada petani hingga area terpencil. “Kami mendorong kepada Pemkab untuk bisa menerapkan kebijakan pembayaran non-tunai ini. Nantinya penyaluran bantuan sosial-pertanian, bantuan usaha, dan lain sebagainya dapat disalurkan dengan transaksi non-tunai”, terangnya.

BI Galakkan Layanan Keuangan Digital

Bank Indonesia (BI) gencar promosi Layanan Keuangan Digital (LKD) guna mendongkrak jumlah masyarakat khusunya petani untuk menggunakan uang elektronik (e-money). Karena itu, semua pihak di Provinsi Sulel khususnya di Kabupaten Bone diharapkan bisa menyukseskan program layanan keuangan digital (LKD) karena potensinya cukup besar. “LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik. Namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain telepon seluler atau website dan jasa pihak ketiga (agen) dengan target layanan masyarakat belum tersentuh perbankan”

Deputi Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah, Miyono mengatakan, program LKD ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu namun hingga sekarang realisasi dari program ini belum seperti yang diharapkan. Sebab, penggunaan uang tunai masih cukup tinggi di tengah masyarakat. “Kemungkinan karena masih banyak kekurangan baik infras­truktur maupun lainnya bahkan sosialisasi juga kurang. Karenanya sekarang kami kembali lagi ke daerah-daerah melibatkan para penyuluh lapangan serta ketua-ketua kelompok tani untuk menyampaikan program ini kepada semua masyarakat” katanya

Potensi pengembangan LKD di Kab. Bone, kata dia, sangat besar. Sebab biasanya jumlah peredaran dana pada daerah sentra peternakan dan perkebunan itu sangat tinggi. Karenanya, akan lebih baik jika perputarannya tidak tunai melainkan melalui elektronik. “Biasanya perkebunan terletak di daerah-daerah yang akses keuangannya minim. Apalagi ranch peternakan. Dengan LKD sudah bisa dilayani penggunaan elektronik baik untuk menabung, transfer, pembayaran bahkan mungkin lebih luas lagi bisa mengajukan kredit hanya melalui handphone. Hal ini seharusnya menjadi per­hatian bank untuk terus gen­car menyampaikan program ini kepada petani dan semua pihak yang ada di daerah perkebunan,” jelasnya.

 Menurutnya, pada dasarnya kesulitan mendorong penggunaan non tunai adalah persoalan ke­biasaan. Sebab jika bicara dari keuntungan, sangat sering di­sebutkan sangat besar man­faatnya baik itu berkaitan de­ngan keamanan, terhindar dari penipuan dan lain sebagainya. “Berbeda dengan di luar ne­geri, masyarakatnya memang lebih mau untuk pakai kartu dalam bertransaksi daripada tunai. Sedangkan di sini masih sebaliknya yang tentunya membuat toko tidak tertarik untuk memiliki alat elektroniknya,” ucapnya.

Keuangan Inklusif

Miyono menjelaskan bahwa istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid  (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, petani miskin dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi unbanked, baik dari sisi supply (penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), yaitu karena price barrier (mahal), information barrier (tidak mengetahui), design produk barrier (produk yang cocok) dan channel barrier (sarana yang sesuai). Keuangan inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan serta mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Kepala BP4K Kab. Bone, Ir. H. A. Arsal Achmad disela-sela kegiatan ini mengatakan sangat mendukung upaya yang dilakukan BI serta bersama para penyuluh dan petani akan membantu menyebarluaskan informasi edukasi ini karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya petani di pelosok desa. “Perlu sosialisasi agar elektronifikasi dan keuangan inklusif ini dapat teraplikasi di masyarakat desa, sehingga proses transaksi ekonomi saat pemasaran hasil pertanian dapat dilakukan secara non-tunai, sehingga kekhawatiran petani akan uang palsu, uang tak layak ataupun uang berkurang, bahkan hilang dapat diminimalisisr” paparnya. 

Dalam kegiatan Edukasi Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif ini, juga disosialisasikan kredit-kredit untuk usaha di bidang pertanian, peternakan dan perikanan seperti KKPE dan sebagainya serta cara membedakan uang asli dan uang palsu. (Y.A.Yahya)

Share :

Tweet

More

Related Post