Tidak ada yang lebih penting dalam pergaulan umat manusia di dunia ini selain komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pikiran, gagasan atau ide, atau pesan dari seseorang kepada orang lain. Kita berkewajiban untuk mengupayakan segala cara untuk menggunakan semua alat yang ada agar penyuluhan menjadi efektif. media penyuluhan ini adalah salahsatu media visual yang memaparkan penyuluhan pada komoditi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Mantap... DPR desak Pemerintah angkat MENKO PANGAN

JAKARTA – Desakan agar pemerintah segera mengangkat menteri koordinator (menko) pangan sebagai langkah konkret mengantisipasi ancaman krisis pangan di Tanah Air kian menguat. Kali ini, desakan itu muncul dari kalangan legislatif.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, seusai mengikuti satu diskusi di Jakarta, Sabtu (7/9), mengatakan krisis pangan yang mengancam Indonesia mengharuskan pemerintah untuk segera mencari solusi yang tepat untuk segera mengakhiri krisis sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Salah satu solusi konkret yang dapat diusahakan oleh pemerintah adalah mengangkat seorang menko pangan.

"Pemerintah seharusnya bisa membentuk Kementerian Pangan sehingga urusan komoditas strategis dapat fokus dijalankan," kata Firman.Firman menjelaskan lembaga yang mengurusi pangan sesungguhnya pernah dilakukan pemerintah ketika zaman Orde Baru. Namun, karena situasi politik yang terus berubah, urusan ketahanan pangan dikelola langsung oleh Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian).

"Harusnya, bentuk lagi Kementerian Pangan seperti zaman Orde Baru sehingga yang mengatur komoditas strategis bagi kebutuhan pangan masyakarat Indonesia dapat optimal dijalankan," ujar Firman.

Sebelumnya dikabarkan, pemerintah diharapkan secepatnya mengangkat menko pangan yang bertugas mengoordinasikan kewenangan dan tugas kementerian pertanian, kementerian perdagangan, kementerian kehutanan, Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN), kementerian perindustrian, kementerian keuangan, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan kementerian dalam negeri. Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga perlu dilibatkan.
Sumber : http://ht.ly/oFbB4
Previous
Next Post »
Post a Comment
Thanks for your comment