#SAVE PENYULUH..... #SAVE PETANI..... WUJUDKAN SWASEMBADA

#SAVE PENYULUH.....  #SAVE PETANI.....  WUJUDKAN SWASEMBADA

Rakernas Perhiptani 2019, Hasilkan 13 Poin Rekomendasi Eksistensi Penyuluhan

Suasana Rakernas di Gedung Kementan RI (Foto: Anton H)

DIOLUHTAN-suluhtani. Jakarta. Rapat kerja nasional (Rakernas) dan lokakarya Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) menghasilkan 13 poin rekomendasi solusi kepada pemerintah dalam meningkatkan efektifitas penyuluhan pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29-31 Oktober 2019 di gedung D Kementrian Pertanian, Jln Harsono RM. No. 3, Ragunan Jakarta yang dihadiri 240 Penyuluh Pertanian dari 21 DPW
Dinamika Penyuluhan Pertanian Pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam Pembangunan Pertanian yang berkelanjutan menuju tercapainya Kesejahteraan Petani dan keluarganya. 

 

Suasana Rapat Kerja Nasional Perhiptani

Beralihnya manajemen penyuluhan pertanian sebagai konsukuensi dibubarkannya kelembagaan Penyuluhan di Provinsi, Kabupaten, dan bahkan sebagian besar di Kecamatan (BPP), telah berdampak nyata pada menurunnya aktifitas penyuluhan pertanian. Dampak tersebut diantaranya lemahnya pengelolaan administrasi penyuluhan, pembiayaan aktifitas penyuluhan pertanian menurun drastis di berbagai tingkatan, dan minimnya fasilitas penunjang bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
Saat Rehat Rakernas (Foto: Dewi)

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus karena akan menurunkan motivasi kerja penyuluh pertanian, terutama motivasi berprestasi, sebagai penyuluh Profesional. Atas dasar tersebut Perhiptani sebagai satu-satunya organisasi penyuluh pertanian yang berperan sebagai Mitra Pemerintah terdorong untuk menyelenggarakan Rakernas Perhiptani ini. Setelah melakukan diskusi dan kajian Forum Rakernas merekomendasikan solusi kepada Pemerintah yang di tandatangani oleh Ketua Umum Perhiptani, Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si . Isi rekomendasinya sebagai berikut sebagai berikut:
1. Eksistensi Penyuluh Pertanian tetap penting bagi petani dan Pemerintah sebagai lokomotif pembangunan pertanian, namun demikian adanya Peraturan Perundangan telah membelenggu aktifitas penyuluh pertanian.
2. Administrasi dan Manajemen Penyuluh Pertanian agar ditata kembali untuk dikelola oleh Pemerintah Pusat (Kementan), sehingga pengelolaan administrasi manajemen Penyuluhan Pertanian secara efektif dan efisiensi
3. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagian besar berubah menjadi UPTD segera dikembalikan fungsinya sebagai Lembaga Penyuluhan Pemerintah di Wilayah Kecamatan sesuai Amanat UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
4. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (THLTBPP) baik yang diangkat dipusat maupun didaerah yang akan menjadi ASN/P3K untuk diselesaikan secepatnya dengan menerbitkan Keputusan Presiden.
5. Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) perlu mendapat perhatian sebagai mitra penyuluhan pertanian ASN.
6. Diperlukan peninjauan ulang peraturan perundangan khusus UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka harmonisasi dengan UU no 16 Tahun 2006 agar urusan penyuluhan pertanian dapat diakomodasi sebagai urusan atau sub urusan pemerintahan Daerah sehingga manejemen penyuluhan pertanian termasuk kelembagaannya di Daerah dapat berjalan efektif dan efisien
7. Perhiptani meminta kepada Pemerintah Pusat dan Daerah mengembalikan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sesuai Sistem yang dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
8. Anggaran Penyelenggaran Penyuluhan Pertanian Minimal 10 % dari APBN Pertanian karena Penyuluhan adalah Pendidikan Non formal bagi Petani dan keluarganya dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
9. Sistem dan Mekanisme Penganggaran Penyuluhan Pertanian langsung ke BPP menggunakan model Block Grant.
10. Pembiayaan operasional penyuluhan pertanian hendaknya ditinjau kembali dengan mengacu pada penjelasan pasal 33 UU no 16 tahun 2006 menyebutkan bahwa standar minimal operasional seorang penyuluh meliputi:
a. Perjalanan tetap
b. Biaya perlengkapan Penyuluh
c. Biaya percontohan dan demplot
d. Biaya penyusunan materi Penyuluhan
e. Biaya penyusunan rencana kerja
11. Dalam rangka penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu dihdupkan kembali Hubungan kerjasama antara Peneliti, Pengkaji, Widyaswara, dan Penyuluh Pertanian melalui pertemuan secara berkala dan berkelanjutan.
12. Dalam rangka menjawab tantangan dan sesuai arahan Bapak Presiden, Penyuluh Pertanian kedepan harus berbasis pada kawasan WKBPP, dan Koperasi Petani atau KEP, yang dibina dan dikawal BPP secara intensif sehingga mampu memberikan pelayanan kepada petani. Oleh karena itu, setiap DPW PERHIPTANI wajib menumbuhkembangkan KEP yang dibina secara intensif sehingga mampu memberikan pelayanan kebutuhan petani dari Hulu sampai ke Hilir yang dikawal oleh penyuluh pertanian di setiap wilayah kerja penyuluh pertanian.
13. Perhiptani merupakan wadah / organisasi Profesi Penyuluh Pertanian untuk itu Kementerian Pertanian dimohon melibatkan Organisasi Perhiptani dalam menyusun kebijakan yang menyangkut Penyuluhan Pertanian termasuk di dalamnya memfasilitasi Pembiayaan sesuai PP No.43 Tahun 2009
Demikian rekomendasi yang dihasilkan, dengan harapan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak pemerintah dalam perumusan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian .
Dengan tema yang diangkat memantapkan peran perhiptani, dalam percepatan pengembangan kelembagaan ekonomi petani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
(Ki-ka) Kepala BPPSDMP, Momon Rusmono, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Umum Perhiptani, H. Isran Noor (Foto: Anton H)

Ketua Umum DPP Perhiptani Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., yang juga Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutannya mengatakan penyuluh pertanian harus memiliki semangat juang, dinamis dan mampu berinovasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di sektor pertanian.
Arahan Menteri Pertanian RI (Foto: Anton H)
Tambahnya, penyuluh sebagai pendamping para pelaku utama (petani/nelayan) harus mampu mencari solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan, serta memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri. “Penyuluh selayaknya juga harus memiliki semangat juang yang kuat dan dinamis, serta berinovasi sehingga mampu menjawab tantangan dan perubahan,” kata Isran.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo
Dalam Rakernas Perhiptani juga digelar lokakarya yang bekerjasama dengan Yayasan Bina Profesi Penyuluh (YBPP) dengan narasumber Profesor Dr. Bungaran Saragih dan BPPSDMP Kementan dan bertempat di di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, (Rabu, 30/10/2019)
Saat kegiatan lokakarya tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo optimistis para pelaku usaha tani bisa memiliki tingkat kesejahteraan tinggi jika mulai menerapkan sistem pertanian yang modern. Modernisasi di sektor pertanian menjadi kewajiban mulai dari proses tanam hingga pascapanen.
Menurut, mantan Gubernur Sulsel 2 periode ini, pertanian modern tidak selalu identik dengan peralatan atau permesinan canggih. Sistem manajemen yang sempurna juga bagian dari modernisasi pertanian. "Penyuluh itu frame akademik dan intelektual kelompok tani dan petani. Oleh karena itu penyuluh makin dikuatkan agar mereka bisa mentransfer berbagai kemampuan itu kepada petani," kata Syahrul.
Untuk memuluskan strategi itu, ia menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian yang menjadi role model bagi para petani. Para penyuluh harus memiliki tingkat intelektual tinggi sehingga mampu memberikan pemahaman, mentransfer ilmu pertanian kepada petani di lapangan. "Penyuluh juga harus menguasai manajemen pertanian dari hulu ke hilir supaya bisa dijabarkan dengan baik. Perilaku bertani dari penyuluh juga penting karena itu akan menciptakan budaya tani baru. Kita harap bisa lebih efektif pertaniannya," ujarnya.
Fathan A. Rasyid (Foto: Herlina)
Industri pertanian kini telah menjadi sektor yang difokuskan negara maju dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya. Langkah itu pun perlu ditiru di Tanah Air lantaran menjadi petani sangat menjanjikan bagi masa depan. "Kalau penyuluh malas petani malas, penyuluh memang harus tidak miskin, kalau miskin kita semua miskin, pertanian ini sumber orang untuk jadi kaya," ungkapnya.
Dengan pemanfaatan teknologi modern hasil panen bisa naik 15 hingga 20 kali lipat. Oleh karena itu, peran penyuluh sangat penting untuk menularkan ilmunya kepada para petani.
"Kalau penyuluh hebat petani hebat, kalau penyuluh miskin petani juga miskin. Penyuluh harus kaya, tapi petani juga," papar mantan Lurah dan Camat ini.
Yusran A.Yahya NS, SPt, MSi
Koord. Departemen Humas dan Publikasi Media,
Perhiptani Kab. Bone, Sulsel

Previous
Next Post »
Post a Comment
Thanks for your comment