#SAVE PENYULUH..... #SAVE PETANI..... WUJUDKAN SWASEMBADA

#SAVE PENYULUH.....  #SAVE PETANI.....  WUJUDKAN SWASEMBADA

Upaya Kementan Bebaskan Bali dari Rabies melalui Vaksinasi Massal dan Manajemen Populasi Anjing


DIOLUHTAN.suluhtani. Pulau Bali adalah salah satu destinasi wisata yang banyak mendatangkan devisa karena banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Untuk meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali memiliki komitmen besar untuk membebaskan Bali dari penyakit Rabies. “Vaksinasi Massal dan Manajemen Populasi Anjing akan terus dilakukan dalam upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit Rabies di Bali,” kata Dirjen PKH, I Ketut Diarmita saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi Massal Rabies Bali (27/04/2018).

Dirjen PKH menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan vaksinasi di semua desa di Bali dengan menggunakan vaksin yang berkualitas baik (immunitas jangka panjang) dan didukung dengan kesadaran masyarakat yang kuat (KIE) terkait dengan pengendalian rabies. “Untuk pencegahan dan pengendalian Rabies di Bali pada tahun 2018 ini, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kota telah mempersiapkan sebanyak 591.000 dosis vaksin rabies untuk pelaksanaan program vaksinasi” paparnya..
Sebanyak 40.000 dosis vaksin rabies dari Pemerintah Pusat sudah dikirimkan dan digunakan untuk memulai pelaksanaan program vaksinasi massal 2018 yang telah dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 di Buleleng.
Beliau pun menyampaikan, vaksinasi massal pada tahun 2018 telah dilaksanakan lebih cepat untuk mencegah penurunan kekebalan kelompok dan peningkatan kasus yang biasanya terjadi pada bulan Januari-Maret dengan target >70%. “Kegiatan survei pasca vaksinasi perlu dilakukan secara kontinyu setelah vaksinasi massal untuk memastikan kegiatan vaksinasi massal mencapai cakupan yang diinginkan,” jelasnya.
Pelaksanaan vaksinasi sweeping untuk anak anjing dan anjing baru juga akan dilanjutkan setelah dan sebelum pelaksanaan vaksinasi massal tahunan untuk menjaga cakupan vaksinasi tetap tinggi (>70%). “Untuk mencapai status bebas, maka vaksinasi diperlukan selama dua tahun tanpa adanya kasus yang terdeteksi dengan surveillans. Untuk itu, Tata Laksana Kasus Gigitan Terpadu (TAKGIT) atau IBCM perlu dilaksanakan untuk meningkatkan deteksi kasus dan sensitivitas surveillans yang ditunjang dengan pelaksanaan respon cepat di desa kasus dan desa di sekitarnya” ujar Ketut Diarmita
Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa vaksinasi darurat harus dilaksanakan sesegera mungkin (<10 hari) setelah terjadi kasus yang terkonfirmasi dan mencakup radius yang lebih besar, yaitu di dalam radius 10 km dari kasus yang terdeteksi (desa berbatasan langsung dengan desa kasus) “Pengambilan sampel pada saat penyidikan kasus perlu dilakukan secara aktif dalam rangka pembebasan rabies di Bali,” harapnya.
I Ketut juga menyebutkan, salah satu permasalahan terbesar dalam pemberantasan rabies adalah populasi anjing yang banyak dan tidak terkontrol, serta sistem pemeliharaan anjing yang masih dominan dilepasliarkan. Untuk itu, solusi yang paling dianggap tepat untuk menjaga populasi yang terkendali dan meningkatkan peran serta masyarakat menjadi pemilik anjing yang bertanggung jawab adalah melalui pelaksanaan manajemen populasi anjing.
Menurutnya, manajemen populasi anjing, termasuk peraturan desa adat (pararem dan awig-awig), perlu dilaksanakan di seluruh wilayah di Bali untuk mendorong kepemilikan anjing yang bertanggungjawab serta meningkatkan sensitivitas surveillans dan cakupan vaksinasi dengan keterlibatan masyarakat. “Untuk meningkatkan kepedulian atau public awarness masyarakat, maka Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) perlu untuk dilaksanakan secara terus menerus di seluruh wilayah Bali,” terang Ketut Diarmita yang ingin mewujudkan Indonesia Bebas Rabies.
Editor : Y.A.Yahya

Previous
Next Post »
Post a Comment
Thanks for your comment