Tidak ada yang lebih penting dalam pergaulan umat manusia di dunia ini selain komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pikiran, gagasan atau ide, atau pesan dari seseorang kepada orang lain. Kita berkewajiban untuk mengupayakan segala cara untuk menggunakan semua alat yang ada agar penyuluhan menjadi efektif. media penyuluhan ini adalah salahsatu media visual yang memaparkan penyuluhan pada komoditi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Interaksi Pelaku Peternakan yang Harmonis (Dasasila Peternakan)

DIORAMA PENYULUHAN PERTANIAN-Manage. Peternakan di Indonesia harus mengubah strategi agar mampu bertahan dan bahkan mampu bersaing dengan produk luar baik dalam memperebutkan pasar nasional maupun pasar internasional. Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, penulis mengemukakan sepuluh dasar peternakan yang harus dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Sepuluh dasar tersebut yang penulis namakan Dasasila Peternakan telah diseminarkan di forum seminar nasional yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2004 di Bengkulu. Konsep  ini  meliputi hal-hal diantaranya adalah Sila pertama yaitu Interaksi Pelaku Peternakan yang Harmonis.
Sila pertama dan kedua merupakan sila yang amat fundamental. Kedua sila ini merupakan atmosfir ideal yang hendak diraih, dan juga merupakan intisari dari sila-sila selanjutnya. Pada sila pertama dikemukakan bahwa untuk mencapai dunia peternakan yang ideal, para pelaku peternakan baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung harus berinteraksi secara harmonis. Yang dimaksud dengan para pelaku peternakan antara lain pemerintah (dalam hal ini Departemen Pertanian sub peternakan beserta jajarannya, Direktorat Jenderal Peternakan, Dinas-dinas Peternakan dll.), Asosiasi-asosiasi Peternakan, Bank, Pengusaha, Peternak, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya yang terkait dengan dunia usaha peternakan.
Interaksi antar pelaku peternakan yang harmonis dapat diamati pada Bagan 1 di bawah ini. Dari bagan tersebut, pemerintah berperan sebagai koordinator semua kegiatan peternakan, dimana dalam membuat kebijakan umum harus melakukan koordinasi dengan seluruh komponen yang terlibat dalam peternakan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak.
Bagan di atas menunjukkan adanya kesejajaran antara pelaku peternakan di bawah koordinasi pemerintah, sehingga satu dengan yang lainnya tidak bersifat dominan. Untuk mencapai kesejajaran, maka peternak harus berada dalam suatu wadah yang kokoh yaitu koperasi mandiri yang menasional, yang mempunyai kekuatan tawar dengan pelaku peternakan lainnya. Semua elemen pelaku peternakan secara bebas memberi umpan balik kepada perintah dan dapat memberi input terhadap elemen lainnya. Pemerintah selain sebagai koordinator, ia juga sebagai pihak evaluator dan pengontrol pelaksanaan kebijakan di lapangan. Jadi, untuk menghasilkan interaksi yang harmonis perlu adanya sistem peternakan yang baik.
Dalam konsep sistem peternakan meliputi proses, struktur dan fungsi. Proses merupakan pola-pola yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu dengan lainnya. Dalam sistem peternakan lembaga seperti departemen pertanian, direktorat jenderal peternakan, asosiasi-asosiasi, birokrasi dll. tidak lain adalah proses-proses. Lembaga-lembaga ini mempunyai kehidupan masing-masing. Mereka mencerminkan struktur perilaku. Struktur ini meliputi lembaga-lembaga formal dan informal. Sementara fungsi adalah membuat keputusan-keputusan yang mengikat seluruh masyarakat seperti kebijakan umum dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat peternakan.
Dalam sistem peternakan ada 4 komponen yang harus diperhatikan yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijakan dan budaya peternakan. Kekuasaan adalah cara untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam alokasi sumber daya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Kepentingan adalah sebagai tujuan-tujuan yang ingin dikejar oleh pelaku peternakan. Kebijakan sebagai hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undang. Budaya peternakan adalah sebagai orientasi subjektif individu terhadap sistem peternakan yang berlaku. Keempat komponen tersebut harus dibangun secara bersama, agar dicapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang bergerak di bidang peternakan.
(Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Phd – Jur. Peternakan, Fak. Pertanian, Univ. Bengkulu)
Previous
Next Post »
Post a Comment
Thanks for your comment