#SAVE PENYULUH..... #SAVE PETANI..... WUJUDKAN SWASEMBADA

#SAVE PENYULUH.....  #SAVE PETANI.....  WUJUDKAN SWASEMBADA

DPR Menyetujui THL jadi PNS, Kemenpan RB belum bisa mengeluarkan SK pengangkatan

DIOLUHTAN. Status penyuluh pertanian, selama ini terbagi tiga. Ada penyuluh pertanian PNS, penyuluh pertanian THL-TB, dan penyuluh pertanian swadaya. Jumlah total keseluruhannya pada tahun 2015 adalah 64.008 penyuluh.
Perinciannya penyuluh PNS 27.153 orang, penyuluh THL-TB 20.259 orang dan penyuluh swadaya 16.596 orang. Total penyuluh saat ini jauh dari kata ideal. Seharusnya penyuluh pertanian berjumlah 98.356 orang agar dapat membina desa/kelurahan secara maksimal.
“Memang tidak dapat dipungkiri jumlah penyuluh di kita masih jauh dari kata ideal. Apalagi penyuluh PNS banyak memasuki masa purnabakti (pensiun), sehingga harus ada regenerasi. Kami di pusat, memang sedang memperjuangkan para penyuluh THL-TB ini agar segera diangkat menjadi penyuluh PNS,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Pending Dadih Permana.
Dadih mengakui, selama ini yang menjadi kendala mengapa jumlah penyuluh PNS dan THL-TB setiap tahunnya berkurang, bukan karena banyaknya penyuluh PNS yang pensiun, tapi masalah pengangkatan penyuluh THL-TB menjadi penyuluh PNS yang belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut membuat beberapa penyuluh THL-TB mengundurkan diri menjadi penyuluh karena masalah status.
Dadih mengatakan, pengangkatan penyuluh THL-TB sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)/PNS tidak dapat dilaksanakan langsung, melainkan bertahap. Untuk saat ini pemerintah merencanakan sebanyak 10 ribu THL-TB yang akan diangkat menjadi penyuluh P3K. “Tapi masalahnya masih menyangkut di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” ujarnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah fokus mengangkat status guru, tenaga medis dan penyuluh pertanian menjadi pengawai P3K. Dari Kementrian pertanian sudah mengajukan ke Kemenpan RB dan DPR RI agar penyuluh pertanian segera diangkat menjadi P3K.
(Baca : Release Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Badan Penyuluhan dan SDM dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup)
“DPR sudah menyetujui, tapi Menpan RB belum bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) masih diharmonisasikan di Kemenkumham,” jelas Dadih.
Seperti yang ditetapkan BPPSDMP, arah kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2015-2019 adalah optimalisasi peran penyuluh dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat BP3K dan WKPP, peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat, revitalisasi STPP dan SMK-PP serta sertifikasi profesi pertanian, pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang teransparan dan akuntabel.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang penyuluh di daerah kinerjanya belum maksimal. Hal ini terkendala berbagai macam hal, entah jumlah penyuluh yang masih kurang atau fasilitas pendukungnya yang tidak memadai. Tetapi dalam program Upsus Swasembada Pangan ini, seluruh aparatur baik di tingkat pusat maupun daerah harus bertindak secara penuh. Ditambah lagi ada bantuan dari aparat TNI serta mahasiswa dan dosen. Program Upsus akan tercapai apabila segala aparatur (penyuluh) di tingkat pusat dan daerah, mau bekerja secara maksimal. Tidak perduli dengan berbagai macam kendala yang ada di depannya karena target kita ini sifatnya nasional, mencakup seluruh NKRI,” tambah Dadih.
(Baca : Bedah dan Rencana Tindak Lanjut FK-THL TBPP Nasional terhadap keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Badan Penyuluhan dan SDM dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup)

Sumber : http://tabloidsinartani.com/content/read/wakil-presiden-ri-tingkatkan-kinerja-penyuluh-untuk-dukung-intensifikasi/
Previous
Next Post »
Post a Comment
Thanks for your comment