#SAVE PENYULUH..... #SAVE PETANI..... WUJUDKAN SWASEMBADA

#SAVE PENYULUH.....  #SAVE PETANI.....  WUJUDKAN SWASEMBADA

Strategi Pencapaian Sejuta ekor Sapi di Sulawesi Selatan

Diorama Penyuluhan Pertanian. Untuk mencapai  target sasaran sejuta ekor pada tahun 2013, dengan modal awal jumlah populasi pada tahun 2007 sebanyak 668.622 ekor,  maka tingkat laju kenaikkan populasi secara alamiah (net natural increase)  minimal  harus 9 % per tahun.  Dalam mencapai sasaran tersebut Pemda Sulawesi Selatan perlu memfokuskan pada  langkah operasional, sebagai berikut: (1) Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor, (2) Perbaikan kawin alam melalui distribusi pejantan unggul dan sertifikasi pejantan pemacek, (3) Pengamanan gangguan reproduksi dan kesehatan  ternak sapi, (4). Penjaringan dan penyelamatan betina produktif.,  (5) Pengembangan dan pemanfaatan pakan lokal, (6) Pengembangan SDM dan kelembagaan, dan  (7) Penyediaan induk/bibit.
Jumlah  akseptor  sapi betina  untuk  inseminasi buatan  perlu ditingkatkan  dari  6,8 %  pada tahun 2006  harus ditingkatkan  lebih dari 50 %  dari populasi betina  akseptor yang ada diseluruh provinsi Sulawesi Selatan.  Sisanya akseptor sapi betina  bisa  dikawinkan  dengan pejantan  secara kawin alami, khususnya  didaerah-daerah yang tidak terjangkau dengan program IB.  

Demikian juga, indikator-indikator keberhasilan  IB seperti S/C yang rata-rata  2,5  perlu diturunkan menjadi   rataan 1,5, dan tingkat kelahiran hasil IB  harus ditingkatkan  dari 30 %  menjadi lebih dari 70 %. Jumlah  akseptor  program kawin alami dan kelahiran KA, persentase akseptor kawin alam   untuk tahun 2006  belum terinventarisasi dengan baik demikian juga kelahiran hasil kawin alam, tetapi diduga sangat rendah karena keterbatasan pejantan di lapangan.  Oleh karena itu  perlu meningkatkan ketersedian pejantan berkualitas  pada daerah yang tidak terjangkau oleh program  IB  dan meningkatkan kelahiran  kawin alami.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sapi betina  yang akan dipotong  di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ,  4-5 %  betina  bunting dan  7 – 9% betina  produktif.  Hal ini mengurangi  jumlah sapi betina akseptor IB sebanyak 15 % pertahun .  Penyelamatan  sapi betina produktif  masih  relatif rendah jumlahnya, data tahun  2001 – 2004 , rata-rata  yang diselamatkan  sekitar 40 ekor betina produkstif, tahun 2005 meningkat menjadi 247 ekor dan  tahun 2006 sebanyak  600 ekor.  Rendahnya  betina produktif yang diselamatkan karena  ketersediaan dana APBD dan APBN  yang sangat terbatas, keterbatasan  kemampuan petugas RPH, integritas  aparat keamanan dan lemahnya pengawasan  pemerintah  kabupaten dan kota.   Tindakan penyelamatan  sapi betina produktif sebaiknya  dilakukan oleh kelompok peternak mandiri melalui  dana  Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan sistem bergulir ( revolving) , tidak perlu oleh pihak Dinas Peternakan dan pihak dinas hanya sebagai fasilitator saja, sehingga biaya anggaran proyek penyelamatan  lebih kena sasaran dan dapat membeli  betina produktif yang lebih banyak.  Penyelamatan betina produktif juga  harus menyentuh  larangan  perdagangan  sapi bibit betina  ke daerah lain. Hasil survai  tahun 2007 memperlihatkan masih  ada pedagang ternak  yang mengantongi izin  untuk mengeluarkan sapi bibit  betina  ratusan ekor  ke  Provinsi Gorontalo. Sebaiknya  perdagangan sapi antar  Provinsi distop dulu  sampai populasi  sapi  melebihi satu juta ekor.    
Pengamanan gangguan reproduksi dan kesehatan  ternak sapi betina di sentra-sentra produksi sapi potong  perlu dilaksanakan secara berkesnambungan, khususnya terhadap penyakit  Brucellosis, Anthrak  Penyakit Ngorok (SE), Diare dll . Dengan adanya  penyakit gangguan reproduksi, maka tingkat kelahiran anak akan rendah dan jarak kelahiran akan panjang.   Penyebaran vaksin  dan biaya operasional  perlu disiapkan setiap tahunnya, khususnya pada daerah-daerah  pusat endemi.  Pada era otonomi daerah sekarang, bibit vkasin sebagian disuplai oleh pemerintah provinsi, tetapi biaya operasionil  untuk program vaksinasi  tidak disediakan dan pemerintah kabupaten juga tidak menglokasikan dana tersebut, sehingga program vaksinasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  data  survai limbah  tanaman pangan  sebagi sumber pakan ternak  menunjukkan  jumlah produksi bahan kering limbah tanaman pangan di Sulawesi Selatan adalah  5,883,996 ton bahan kering, dimana produksi  bahan kering jerami padi terbesar sebanyak  4,312.125 (73,29%) , disusul jerami jagung sebanyak 1.167,874 (19,68%), jerami kacang tanah 113.028 Ton,  dan jerami  kacang hijau 113.028 ton ( 1,92 %)  (Jasmal 2006).  Dari data tersebut, menunjukkan  jerami padi  dan jerami jagung memiliki  produksi  yang cukup tinggi dibanding  limbah tanaman pangan lainnya. Dari data potensi total bahan kering, jika seekor sapi dewasa mengkonsumsi  5 kg/ekor/hari  bahan kering, maka diperkirakan   jumlah sapi yang dapat dipelihara sekitar 3.055  ribu ekor sapi per tahun.   Belum lagi limbah yang berasal dari perkebunan kelapa sawit  dan coklat yang masih belum  dikaji pemanfaatannya secara maksimal.  Permasalahan di lapangan adalah  masalah penyuluhan  bagaimana pemanfaatan  limbah  dengan memanfaatkan teknologi pakan  dapat diadopsi  oleh para peternak.
Pengembangan Sumberdaya Manusia  dan kelembagaan peternakan  merupakan faktor  penentu dalam program peningkatan populasi.  Penguatan kelembagaan yang ada dilakukan dengan  mengubah paradigma  kebijakan pembangunan peternakan asalnya bersifat Top Down  menjadi kebijakan berasal dari  akar rumput atau bottom up. Penataan, pemantapan dan pengembangan ide untuk membangun peternakan berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengubah ide dan gagasan yang dulu dari pemerintah menjadi dari masyarakat atau pendekatan top down menjadi bottom up planning.   Salah satu kasus  yang menarik di lapangan dan bersifat  top down adalah pembuatan  kandang kelompok  dalam program  GOS ( Gerakan Optimalisasi Sapi Potong) , dimana setiap kelompok ternak  mendapat  75 ekor sapi  untuk dipelihara secara kelompok dan mendapat  kandang ternak  kelompok yang didanai dari program tersebut.  Ternyata kandang  kelompok  yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan peternak, dibuat oleh kontraktor tanpa konsultasi dengan kelompok peternak, didirikan  ditanah pribadi ( kepala desa /ketua kelompok) bukan tanah negara /tanah wakaf,  akhirnya  para peternak kembali seperti semula dipelihara  di tempat masing-masing ( di kolong rumah) , dengan berbagai alasan; terlalu jauh untuk kontrol ternak, kesulitan jaga malam di kandang kelompok, tidak semua anggota berkomitmen dalam memelihara ternak secara berkelompok dll.  Fakta tersebut merupakan kebijkan yang bersifat dari atas tanpa memerhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan kelompok peternak. Upaya-upaya yang perlu  dilakukan untuk penguatan  kelembagaan kelompok peternak (1) Penataan, pemantapan dan pengembangan cognitive social capital melalui pemahaman arti hidup dalam hubungan dengan alam sekitar bersikap adi luhung, ( 2) Penataan, pemantapkan dan  pengembangkan jaringan struktur sosial ekonomi peternak dilakukan dengan pembentukan modal, meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan koperasi, memotivasi kerja untuk meningkatkan produktivitas dan melakukan penyambungan kembali hubungan antar kelembagaan terkait yang telah terputus, dan (3) Penataan, pemantapan dan pengembangan penggunaan teknologi peternakan melalui kelayakan teknis, meliputi  keterjangkaun teknologi, biaya terjangkau, dan bersifatcompatable dengan lingkungan sosial.
Penyediaan induk/bibit  sapi  Sulawesi Selatan telah dilakukan  dengan berbagai program, seperti PUKATI, GOS,  Penyelamatan Betina Produktif  dan telah mencanangkan  anggaran  P2SDS 2010  untuk  pengadaan sapi betina bunting  ex impor sebanyak  2100 ekor, pengadaan sapi  Bali betina  6000 ekor dan  pembelian  sapi Betina produktif   4500 ekor  selama periode  2008 – 2010.   Dari data ini terlihat bahwa  pengadaan  jumlah betina  akseptor  masih belum mencukupi  dari target tambahan  yang telah ditetapkan  dalam program P2SDS,  pengadaan jumlah sapi Bali  dan pembelian sapi Betina produktif  kalau tidak berasal dari luar Sulsel  tidak akan menambah jumlah akseptor  baik untuk akseptor IB maupun kawin alam.

Faktor yang lebih penting yang menentukan keberhasilan  program sejuta ekor sapi di Sulwesi Selatan adalah partisipasi dan keterlibatan pemerintah kabupaten / kota dalam melaksanakankegiatan program yang telah dicanangkan , baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini disebabkan beberapa fungsi pembangunan peternakan berada pada posisi di departemen/sektor lain. Misalnya, di sektor perdagangan, industri, perbankan, dan badan usaha logistik. Belum lagi dengan kebijakan otonomi daerah, yaitu fungsi dan peran SKPD di daerah sering kali "tidak terhubung" dengan dinas sejenis di tingkat provinsi atau pusat. Dampaknya, kebijakan sektor pertanian, dhi Sub-sektor peternakan,  sering kali menjadi terkatung-katung. Beberapa contoh kasus, antara lain program swasembada daging sapi, menurut beberapa hasil evaluasi, dukungan pemerintah di tingkat kabupaten / kota / provinsi terhadap program nasional ini hanya sekitar 30 persen. Kesimpulannya, program yang cukup baik tersebut tentu tidak akan berhasil dengan baik karena tidak didukung (tidak mengakar) di tingkat operasional (kabupaten/kota dan provinsi).  Dengan memperhatikan  dan menjalankan langkah-langkah operasional   yang disebutkan diatas, Insya Allah  program sejuta ekor pada tahun 2013 bukan  program mimpi tapi dapat terealisasi . 
Previous
Next Post »
Post a comment
Thanks for your comment