#SAVE PENYULUH..... #SAVE PETANI..... WUJUDKAN SWASEMBADA

#SAVE PENYULUH.....  #SAVE PETANI.....  WUJUDKAN SWASEMBADA

Mantap....Asuransi Gagal Panen Di Canangkan

wamen1 Asuransi Gagal Panen Di CanangkanJakarta – Pemerintah tengah menyiapkan skema asuransi bagi petani sebagai perlindungan atas kegagalan panen atau puso. Program ini disiapkan untuk mengganti skema pembayaran tunai atau 100 persen ditanggung pemerintah saat lahan pertanian puso.
“Yang kami perjuangkan adalah model asuransi, maksudnya semua produk petani diasuransikan, kalau terjadi puso atau gagal panen mereka berhak mengklaim dari perusahaan asuransinya,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (15/8).
Pada skema penggantian lahan puso dengan uang tunai, pemerintah akan mengganti rugi Rp 3,7 juta per hektar kepada petani yang mengalami gagal panen. Di mana ganti rugi itu mencakup Rp 2,6 juta sebagai dana untuk pengolahan lahan pemeliharaan tanaman, dan Rp 1,1 juta sebagai pengganti pembelian pupuk.
Namun demikian, Rusman menyatakan masih ada kendala dalam skema asuransi terkait siapa yang membayar premi asuransi. Termasuk apakah petani ikut menanggung beban premi tersebut atau tidak.
“Persoalaannya sekarang preminya itu siapa yang bayar, dan kami sedang membikin skema yang tidak 100 persen dibayar petani juga tidak 100 persen dibayar pemerintah sebagai bantuan tapi bertahap mungkin petani awalnya 20 persen terus pemerintah 80 persen,” papar Rusman.




Menurutnya, sistem asuransi tersebut merupakan langkah paling tepat meskipun masih ada kendala. Dia menilai sistem asuransi mencegah penipuan atau moral hazard yang dilakukan oknum petani. “Kalau asuransi moral hazard-nya tidak terlalu besar, kalau pakai dana darurat, puso kan dipuso-pusoin juga bisa,” cetusnya.
Rusman pun mengharapkan asuransi gagal panen untuk petani ini bisa menjadi cara permanen. Rencananya, lanjut dia, perusahaan asuransi yang berperan dalam program ini adalah BUMN. Sistem asuransi gagal panen ini akan di uji coba pada kuartal III atau IV mendatang.
Namun, pemerintah sebelumnya akan meminta persetujuan DPR terkait adanya aturan bahwa APBN tidak boleh digunakan untuk membayar premi asuransi. “Nah persoalannya yang ada di perintah adalah mungkin kita harus menjelaskan ke DPR tentang ada aturan APBN yang boleh membayarkan asuransi untuk kaum lemah, karena aturan APBN itu tidak boleh, masak APBN buat bayar premi,” ungkap Rusman.
Previous
Next Post »
Post a comment
Thanks for your comment